Ayo ‘kerja’ Keras

Selayang pandang

Sudah menjadi rahasia umum, Indonesia merupakan Negara yang disebut – sebut sebagai “Benua Atlantis yang Hilang”. Sebutan yang anggun itu lahir karena Indonesia memang Negara yang memiliki beraenaka ragam Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, bahkan pepatah sampai mengatakan “Tongkat Batu Jadi Tanaman” sangking suburnya Alam Indonesia. Semua orang Indonesia mengetahui dan menyadari akan hal itu, tapi duduk manis ketika melihat didepan mata sumber daya alamnya di kuasai oleh asing. Berbicara SDA penulis jadi ingat Trigatra dalam wawasan nusantara (wanus), dan apabila Trigatra tidak berjalan dengan baik maka stabilitas ketahanan Nasional yang dipertaruhkan.

Mungkin sudah tak asing lagi bagi sebagaian orang dengan istilah Trigatra, tapi penulis kira masih banyak juga yang belum mengetahuinya. Alangkah lebih baik apabila penulis sedikit memaparkan, Trigatra terdiri dari;Pertama, Letak Geografis;Kedua,Sumber Daya Manusia:Ketiga, Sumber Daya Alam (SDA) yang harus dikelola dengan baik untuk mencapai Ketahanan Nasional. Kali ini penulis ingin membahas komponen ke 3 dalam Trigatra, kalau komponen pertama dan kedua penulis kira pembaca sudah cukup khatam dengan kondisi serta keadaannya. Kini saatnya membahas SDA kita yang kian hari kian memprihatinkan.

Khususnya dalam hal ini terkait Bahan Bakar Minyak, seperti yang telah diketahui bersama bahwa BBM merupakan komoditi SDA  yang sangat strategis. Sangking strategisnya menjadikan BBM sebagai kebutuhan pokok masyarakat Indonesia dan dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Maka dari itu, Subsidi BBM dikeluarkan pada dasarnya agar terjangkau oleh semua lapisan penduduk. Permasalahan pun muncul ketika Subsidi BBM sedikit demi sedikit mulai dikurangi, otomatis harga BBM menjadi naik dan efek dominonya merambat kesemua sektor, dan secara tidak langsung pasti akan menurunkan daya beli masyarakat.

Tinjauan Kritis

Perlu diketahui, Indonesia kini bukan lagi Negara lumbung minyak, dari data yang dikeluarkan Dijen Migas Kementrian ESDM RI tahun 2010 cadangan minyak bumi Indonesia hanya sebesar 3,7 M barel. Tentunya cadanagn sebesar itu masih sangat sedikit ketimbang Negara – Negara lumbung minyak seperti arab Saudi yang mencapai 260 M Barel.                 kondisi hulu minyak Indonesia: lifting minyak bumi Indonesia dari tahun ke tahun semakin turun, yaitu 895.000bph (2011), 860.000bph(2012), 825.000(2013). Belum lagi, banyak minyak bumi Indonesia yang diproduksi tersebut berasal dari blok-blok migas milik perusahaan asing.

Ketiga, konsumsi  minyak bumi Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini wajar, Indonesia merupakan Negara berkembang menuju negara maju dimana pertumbuhan ekonomi diikuti dengan lonjakan kebutuhan energi yang signifikan.  Seperti yang kita ketahui,konsumi BBM masih didominasi oleh sektor transportasi. dari jumlah volume kendaraan yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal ini mengakibatkan kebutuhan akan BBM pun semakin tinggi. Besarnya kebutuhan BBM ini membuat Pemerintah harus menyediakan minyak mentah lebih banyak yaitu 1.420.000bph (2011), 1.470.000(2012), 1.530.000 (2013). Dengan kebutuhan tersebut membuat Indonesia berpikir bagaimana untuk menutupi defisit tersebut, Inpor minyak menjadi solusi untuk menutupi kebutuhan BBM Nasional.

Keempat, untuk menutupi kebutuhan dengan mengimpor minyak dan BBM tentu menguras cadangan devisa Negara. Besar deficit cadangan migas dalam neraca perdagangan adalah 0,7 M USD(2011), 5,2 M USD(2012),9,7 M USD(2013). Kelima, harga minyak mentah dunia kini mencapai 80$/barel, laju konsumsi BBM yang terus naik turut dibarengi dengan subsidi BBM yang dikeluarkan pemerintah. Subsidi BBM dari tahun ke tahun adalah Rp 130.000 Triliun (2011), Rp.211 triliun (2012) dan terahir Rp 246 triliun (2014). Subsidi BBM ini yang kemudian dianggap sebagai penyebab deficit APBN setiap tahunnya.

Kelima, moneter dan fiscal. Adanya kehawatiran terjadinya potensi kebocoran diruang fiskal (APBN) menjadikan alasan pemerintah Jokowi-Jk menaikan harga BBM. kebocoran ruang fiskal (APBN) ini berpotensi meningkatnya inflasi yang mengakibatkan naiknya harga bahan pokok dan akan menurunkan daya beli masyarakat. Menaikan harga BBM memang merupakan kebijakan fiskal untuk menutupi kebocoran APBN. Namun, itu bukan satu – satunya cara, dan masih banyak cara untuk menambal post anggaran ini untuk menyelamatkan jutaan rakyat miskin dan hampir miskin. Bisa dengan menaikan tariff pajak perusahaan dan alat transportasi dengan pengawasan dan pengendaliannya yang ketat.

Keenam, harga bahan pokok (kebutuhan logistic).  Data yang dikeluarkan Bulog Tahun 2013 pada saat BBM naik RP 2. 000 (44%) saat itu beras naik 60%, telur naik 25%, cabai naik 225%, minyak goreng naik 35%.  Sudah menjadi rahasia umum, di Indonesia memang system logistic masih jauh dari efisen. Contoh, untuk beras yang dipasarkan secara tradisional saja bisa sampai tujuh tengkuluk (tujuh kali perpindahan kepemilikan). Tentu, hal itulah yang menyebabkan ongkos logistic sangat mahal. Pemerintah seharusnya memikirkan rantai tata niaga ini agar sistemnya bisa berjalan dengan efisen sehingga bisa lebih memakmurkan petani dan harga dipasaran tidak terlalu tajam.

Solusi yang ditawarkan

Perlu perbaiakn dalam tata kelola migas di Indonesia, terutama dengan merevisi UU Migas. Selain merevisi, pemerintah harus mencoba melakukan renegoisasi atas kontrak dengan perusahaan asing agar blok-blok migas bisa kembali dikuasai oleh pemerintah sesuai dengan amanat UUD dasar bahwa “Kekayaan alam harus sepenuhnya dikelola oleh Negara demi kemakmuran rakyat”. Sudah saatnya sector migas dikembalikan kepada rakyat. Korupsi pun harus segera diberantas! Pemerintah juga abstain dalam hal memperbaiki system logistic Indonisea, yang membuat ongkos logistic menjadi mahal. Pemerintah harusnya mengefektifkan Bulog agar rantai tata niaga ini beserta rantai distribusi bisa efektif dan efisien.

Selain itu hal fundamental lainnya adalah permasalahan utama dalam BBM ini yaitu ketergantunga terhadap BBM itu sendiri dan jumlah transportasi yang terus bertambah. Maka seharusnya pemerintah melakukan percepatan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (Ranawable energy) serta mempersiapkan pasar dan infrastruktur pendukung lainnya, potensi Ranawable Enegi di Indonesia sangat memungkinkan untuk dioptimlakan demi kesejahteraan rakyat. Sektor transportasi pun sudah saatnya diperbaiki, terutama menekan jumlah pengguna kendaraan pribadi dengan memperbaiki system transportasi yang ada. Menghapus system ekonomi Neoliberal yang segala sesuatunya diserahkan kepada pasar jelas itu merugikan Negara. BBM merupakan komoditi strategis, sudah sepatutnya pemerintah mengatur harga agar terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Sebelum adanya perubahan  dalam sektor – sektor yang penulis sedikit paparkan diatas, selama itu juga penulis akan tetap menolak kenaikan harag BBM tersebut. Mau BBM naik berapapun asal rakyatnya sejahtera tentu tidak jadi masalah, yang harus diingat pemerintah yaitu disetiap butir nasi, tetesan minyak goring, secuil irisan daging, baju yang dikenakan, disitu ada Subsidi BBM. Terahir, pemerintah harus adil sejak dalam pikiran  dan bertindak Hepster sejak dalam Kebijakan maka Indonesia yang lebih baik dengan keutuhan ketahanan nasional masih menjadi harapan kita bersama, Bukannya begitu ?Ayo Kerja Keras!!

*)Penulis adalah Mahasiswa FE Unswagati, Sekaligus Aktivis Gemsos