Prolog
Entahapa yang
ada dalam isi tempurung kepala para pemangku jabatan publik di Indonesia. Beberapa kali
kebijakan yang dikeluarkan pemerintah acapkali
mengundang segudang pertanyaan. Pertama, pada saat minyak dunia turun harga
BBM malah dinaikan.Kemudian ,diturunkankembali.Kedua, kisruh politis antara KPK VS
POLRI yang berujung dengan Perppu.Padahal syarat mengeluarkan Perppu apabila kondisi
Negara benar – benar dalam keadaan darurat.Ketiga, kenaikan harga beras yang
kemudian mengkambing hitamkan para mafia dan tengkulak.Terahir, Bahan Bakar Minyak
(BBM) kembali naik Rp 200,ditengah –
tengah naiknya harga beras dan elipiji serta harga sembako.
Ada apa dengan pemerintahan sekarang? Kebijakan yang dikeluarkan sangat tidak populis!
Ada apa dengan pemerintahan sekarang? Kebijakan yang dikeluarkan sangat tidak populis!
Seperti yang kitaketahui bersama BBM menjadi komoditas yang
sangat strategis.Yang seharsunya dikelola oleh Negara. Akan tetapi,
sudah menjadi rahasia umum bahwa mekanisme terkait BBM
diserahkan kepada pasar. Dalam artian ketika harga minyak dunia naik maka harga BBM
naik. Begitupun sebaliknya. Memang saatini, harga minyak dunia dan harga rata – rata
menuruut MOPS (Mean of Platts Singapore)
mengalami kenaikan, dan inilah yang
dijadikan salah satu alasan pemerintah kembali menaikan harga BBM jenis RON 88
(Premium).
Akan tetapi, keniakan harga minyak dunia tidak terlalu signifikan.Banyak yang menilai sangat tidak eloka pabila pemerintah kembalimenaikan!
Akan tetapi, keniakan harga minyak dunia tidak terlalu signifikan.Banyak yang menilai sangat tidak eloka pabila pemerintah kembalimenaikan!
Baiklah coba kita ikuti dan telaah percaturan politik pemerintah dalam hal
BBM.Seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa mekanisme penentuanhrga BBM
diserahkan kepada pasar. Kalau memang alasannya begitu, coba kita lihat dengan jeli. Pada awal bulan januari
2015 harga minyak dunia turun hingga 44$/barel. Seharusnya di
awal Februari pemerintah menurun kanharga BBM. Pada saat itu Menteri ESDM bersama
DPR-RI berencana menurunkan harga solar Rp 200-400 pada tanggal 15 Februari,
kenyataannyatidak! Muncul Pertanyaan mendasar,
kenapa disaat harga minyak dunia turun pemerintah tidak menurunkan harga BBM?
Pemerintah dalam hal ini tidak fair,
bahkan tidak konsisten terhadap kebijakannya sendiri!
PemerintahLabil
Apabila dicermati dengan seksama,
pemerintahan sekarang ini sangat labil! Ibarat bocah yang masih meneteskan ingusnya!
Apa benar pemerintah kita labil? Apa benar pemerintah kita tidak konsisten?
Disaat harga minyak dunia naik padahal tidak terlalu signifikan. Tetapi,
pemerintah langsung ambil langkah sigap dan tangkas untuk segera menaikan harga BBM.
Berbanding terbalik, pemerintah tidak segera mau menurunkan harga BBM
ketika terjadi penurunan minyak dunia.
Jelas sekali terlihat bahwa pemerintah kita tidak benar –
benar konsisten. Kalau memang mekanisme diserahkan kepada pasar, seharusnya harga
BBM bisa diturunkan ketika harga minyak dunia turun!
Beginilah wajah pemerintahan kita saatini,
menaikan dan menurunkan harga yang menjadi kebutuhan hajat hidup orang
banyak seenak wudel. BBM ini komoditas strategis,
kalau tidak konsisten dilepaskan kepada pasar. Seharusnya pemerintah berani mengambil alih
BBM dari tangan -tangan tak telihat kapitalis
(Invesible Han Capitalism). Kerja dari team yang sudah dibentuk yang
konon katanya untuk mengatasi mafia migas, manakerjanya??? Ah itu hanya akal –
akalan saja untuk membangun persepsi publik, untuk mengkokohkan image.
BBM KomoditasStrategis
BBM merupakan komoditas strategis, untuk itu mekanismenya jangan sepenuhnya mengikuti pasar atau menakian harga BBM tanpa kesiapan melakukan pengendalian terhdadap hargakebutuhan primer.Sekali lagi penulis tekankan, BBM merupakan komoditas strategis. Sebagai barang strategis seharusnya tidak mengikut imekanisme pasar dan harga minyak dunia. BBM merupakan konsumsi dan kebutuhan pokok masyarakat luas, seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dapat menanggulangi dampak dari kenaikan harga BBM yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap menurunnya daya beli masyarakat. Sampai saat ini penulis belum melihat paket kebijakan yang dilakukan pemerintah.
Hal fundamental
lainnya yaitu mahalnya ongkos logistik barangpokok,
seharusnya pemerintah bisa mengefesiensikan rantai distribusi agar rantai logistik
bisa lebih efektif danefisien.Selainitu, cadangan minyak bumi di perut b umi yang
semakin berkurang sedangkan ketergantungan terhadap BBM sangat tinggi,
maka sudah sepatututnya pemerintah melakukan percepatan dan pengembangan Energi baru danTerbarukan
(Ranawable Energy) terutama Biofuel karna Indonesia disebut – sebut sebagai
“Arab Saudinya Biofuel”.
Solusi yang Ditawarkan
Memang subsidi BBM tidak tepat sasaran, tapi dengan menaikan harga BBM atau mencabut subsidi BBM kemudian memberikan bantuan langsung yang disulap dengan berbagai bentuk seperti kartu-kartu merupakan langkah yang tepat menuju tepat sasaran?Sampai kapanpun penulis akan tetap menolak kenaikan harga BBM sebelum pemerintah melakukan berbagaihal. Pertama, pemerintah harus meningkatkan Kinerja Bulog untuk mengefektifkan ssstem rantai pasok dan pengendalian harga bahan pokok ketika BBM naik. Kedua, transparasikan dengan sebenar-benarnya kenaikan harga BBM dan perhitungannya untuk pemberdayaan (Pencerdasan) Masyarakat. Ketiga, hapuskan ssstem neoliberal yang menganggap subsidi BBM sebagai Beban APBN, dengan begitu secara tidak langsung menganggap rakyat sendiri sebagai beban.
Penulis tentu tidak ingin sekedar mengkritik tapi tanpa adasolusi
yang bisa di sampaikan kepada pmerintah.
Menaikan harga BBM sekali lagi bukan satu – satunya cara! Pertama, bisa dengan menaikan pajak yang signifikan untuk perusahaan dankendaraan – kendaraan dengan Pengawasan dan pengendaliannya yang ketat. Kedua, merubah UU Migas no 22 tahun 2001 terutama pasal treding pihak ke-3 (Petral), atau bisa dengan merenegoisasi kontrak dengan mengenmbalikan pengelolalan migas kepada pertamina. Ketiga, memberantas habis mafia migas dankorupsi di pertamina.
Menaikan harga BBM sekali lagi bukan satu – satunya cara! Pertama, bisa dengan menaikan pajak yang signifikan untuk perusahaan dankendaraan – kendaraan dengan Pengawasan dan pengendaliannya yang ketat. Kedua, merubah UU Migas no 22 tahun 2001 terutama pasal treding pihak ke-3 (Petral), atau bisa dengan merenegoisasi kontrak dengan mengenmbalikan pengelolalan migas kepada pertamina. Ketiga, memberantas habis mafia migas dankorupsi di pertamina.
Itu untuk jangka pendek,
untuk jangka panjangya itu dengan melakukan percepatan dan pengembangan energy
baru dan terbarukan serta mempersiapkan pasar dan infrastruktur pendukung lainnya. Kemudian memperbaiki
sistem transportasi di Indonesia sehingga dapat menekan jumlah pengguna kendaraan pribadi.Perludiingat,
minyak bumi dan kekayaan alam lainnya Bukan Barang Mainan(BBM).
Pemerintah harus dewasa dalam menyikapinya, bukan kekanak –
kanakan.Jangan Sampai permasalahan ini terusmenjadi bola api yang
akan terus membesar dan menghancurkan pemerintah itu sendiri. Bukannya begitu?
Cuci mukalah biar terlihat segar!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar