Prolog
Tidak sedikit
permasalahn baru yang lebih ‘parah’ terjadi pada masa kepemimpinan Presiden
Jokowi. Setelah sebelumnya menyoal fluktuatif kenaikan harga BBM karena
mekanismenya diserahkan kepada pasar. Kemudian kisruh politis antara KPK VS
Polri yang masih berlangsung sampai saat ini menjadi bumbu penyedap, sampai
perpanjangan kontrak Freeport dan MP3EI luput dari perhatian publik. Tidak
hanya itu, dan tak kalah hebohnya yang terbaru ini yaitu kenaikan harga beras
yang mencapai 30% menjadi polemik baru.
Kenaikan paling tinggi baru dialami pada
masa kekuasaan Presiden Jokowi. Lagi dan lagi, kepercayaan publik (Public
Trust) terhadap kinerja pemerintah sedang dipertaruhkan.
Saat ini harga beras dipasaran
bermacam – macam; ada yang Rp 15 ribu/Kg untuk kualitas yang baik. Sedangkan
dengan kualitas biasa dikisaran Rp 11-12 ribu/kg. Seperti yang kita ketahui bersama beras
merupakan salah satu barang logistik yang sangat fital bagi masyarakat
Indonesia. Orang Indonesia apabila belum mengkonsumi nasi, maka dapat diartikan
belum makan walaupun sudah mengkonsumsi 2 buah roti. Itu artinya ketersedian
dan stabilitas harga beras menjadi sangat penting. Apabila terus didiamkan
tanpa ada intervensi dari Pemerintah, tidak menutup kemungkinan kerusahaan akan
terjadi dan tingkat kriminalitas akan semakin meningkat.
Tinjauan Kritis
Sebelum membahas lebih jauh, mari
kita sedikit melakukan kajian dan analisis soal sistem logistik beras. Beberapa
alasan yang kerap dilontarkan soal kenaikan harga beras diantaranya;Pertama, Adanya permainan para mafia beras. Kedua,
ulah tengkulak yang memanfaatkan situasi. Ketiga, ulah para distributor yang
‘nakal’. Terahir, dikarenakan musim paceklik. Sekilas memang alasan – alasan
tersebut terlihat benar, dan selalu
dijadikan senjata untuk melakukan pertahanan. Akan tetapi, belum terlihat
langkah serius dari pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut. Baru sebatas
WACANA!
Kemudian timbul beberapa
pertanyaan mendasar yang harus kita jawab bersama. Kenapa persediaan beras
tidak ada? Apakah dikarenakan musim paceklik atau gagal panen (muso)? Apakah pemerintah sudah melakukan pragnosa
dengan baik? Kenapa harga beras bisa naik? Apakah kenaikan harga beras
berdampak kepada petani? Dimana peran pemerintah untuk mengendalikan harga? Apa
yang bisa kita lakukan sebagai
masyarakat?
Baiklah mari kita kupas satu per
satu beberapa pertanyaan diatas. Persediaan beras akan selalu tercukupi apabila
pemerintah dalam hal ini bulog sebagai representasi melakukan pragnosa atau
perkiraan (ramalan) untuk memperkirakan kemungkinan – kemungkinan yang akan
terjadi. Dengan melakukan pragnosa gabah dan beras dengan maksimal, menurut
penulis alasan paceklik dan gagal panen sudah bisa diperkirakan dan ada
solusinya sehingga ketersediaan beras dan harga beras tetap stabil.
Berbicara soal kenaikan harga
tentu tidak lepas dari teori ekonomi soal hukum permintaan dan penawaran (Suply
and Demand). Dimaka ketika permintaan terhadap beras lebih tinggi ketimbang
penawaran maka harga akan naik, begitupun sebaliknya. Akan tetapi, menurut
statement beberapa pejabat teras istana bahwa persediaan beras masih mencukupi.
Lalu kenapa harga bisa naik? Mafia beras, tengkulak dan lainnya lah yang
dijadikan kambing hitam.
Sebagai Contoh,
misalnya Bulog melakukan pengadaan beras sebanyak 20 ribu
ton. Dengan harga dari produsen (petani) Rp.4.500/kg. Kemudian dibeli oleh
Pemerintah dengan harga Rp. 7 ribu/Kg harga normal di pasaran yang nantinya
akan dibeli oleh masyrakat sebagai raskin Rp 1500/kg (Masyarakat mendapat
subsidi Rp.6000/kg) . Akan tetapi, dari situ Bulog mendapatkan selisih (Profit)
Rp 2.500/Kg. Lantas siapa yang dimaksud pemerintah sebagai mafia?
PR yang Harus
Dikerjakan
Logika sederhana seharusnya sebagai seorang produsen petani
bisa lebih diuntungkan ketika barang yang ia hasilkan mengalami kenaikan harga.
Akan tetapi dalam soal beras, petani hanya gigit jari sebagai produsen! Untuk beras yang dipasarkan secara tradisional
saja bisa sampai tujuh tengkuluk (tujuh kali perpindahan kepemilikan). Tentu,
hal itulah yang menyebabkan ongkos logistik sangat mahal. Pemerintah seharusnya
berperan dalam hali ini, memikirkan
rantai tata niaga agar sistemnya bisa
berjalan dengan efisen sehingga bisa lebih memakmurkan petani. Apakah sudah
dilakukan?
Miris memang apabila kita melihat
kondisi petani, ditengah – tengah harga beras yang melonjak petani hanya bisa
menontonnya di layar kaca tanpa bisa menikmatinya. Daya tawar petani untuk
menentukan harga pasar sangat lemah.
Kenapa petani tidak bisa menentukan harga? Yaitu dikarenakan petani di
Indonesia pada umumnya masih sebagai price
taker (penerima harga) bukan sebagai price
maker (pembuat harga). Tugas pemerintah dan kita semua lah yang harusnya
membalikkan keadaan tersebut. Dimana petani bisa menentukan harga dan
berdaulat. Lantas bagaimana agar petani bisa menentukan harga? Yaitu dengan
membentuk kelompok tani yang independen, seperti yang dilakukan petani jahe di Larangan,
Kabupaten Berebes. Dengan mengorganisir dan berorganisasi maka petani bisa
memutus rantai tata niaga, tentu akan lebih berdaulat!
Saat ini bagaimana petani ingin
berdaulat sedangkan alat produksi mereka saja tidak punya. Ditambah lagi
jeratan trio macan (tengkulak,rentenir dan kredit) membuat petani semakin
terpuruk. Permasalahan social inilah yang seharusnya tidak luput juga dari
peran pemerintah. Karena permasalahan social tersebut akan menjadi efek domino
mengapa harga beras bisa melonjak. Sebenarnya apabila pemerintah bisa
menjalankan perannya dengan maksimal yaitu dengan melakukan pengendalian harga,
melakukan pragnosa, Operasi Pasar, penyuluhan kepada petani untuk pentingnya
berorganisasi dan masih banyak cara yang bisa dilakukan.
Sebenarnya permasalahan sistem
logistick yang membuat harga menjadi tidak stabil bukan hal baru. Anehnya sampe
sekarang masih belum terlihat terobosan – terobasan dari pemerintah untuk
memperbaiki sitem logistik. Saat ini kinerja pemerintahan sedang menjadi bahan
tontonan masyarakat, otomatis kepercayaan public terhadap kinerja pemerintahan
akan meningkat seiring dengan kinerja yang lebih baik. Apabila tidak bisa
mengatasi permasalahan soal beras yang menjadi kebutuhan hajat hidup seluruh
masyarakat Indonesia, sudah jelas kepercayaan public terhadap pemerintah akan
semakin menurun derastis. Kepercayaan public begitu penting untuk
keberlangsungan suatu pemerintahaan. Bukannya begitu? jangan sampai
masyarakat berbondong – bondong
menagihnya!
*Epri Fahmi Aziz Penulis adalah
Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unswagati, Sekaligus Kepala Divisi Kajian Data Strategis
GEMSOS Cirebon
Tidak ada komentar:
Posting Komentar