Ini masalah kuasa, alibimu berharga
Kalau kami tak percaya, lantas kau mau apa
Kamu tak berubah, selalu mencari celah,
Lalu semakin parah, tak ada jalan tengah
(Efek Rumah Kaca – Mosi Tidak Percaya)

Tampaknya potongan lirik lagu di atas sangat pantas untuk kita jadikan “intro” dalam permasalahan yang sekarang menjadi trend di jagad media lokal, sekaligus buah bibir hampir di semua kalangan masyarakat. Bukan karena selebrasi sensasional yang kerap ditebarkan para politisi yang sedang naik daun, juga bukan sebab aksi heroisme para penganut radikalisme yang sedang berunjuk gigi. Melainkan karna kebijakan yang terkesan sembrono, yaitu pengadaan Mobil Dinas kepada Musyawarah Pimpinan Daerah (Mobdin Muspida); Kapolres, Kajari, PN, Dandim.

Dengan sekejap kebijakan tersebut langsung menjadi ‘cemilan’ dan bulan – bulanan di linimasa (koran,portal online, facebook maupun twitter). Pasalnya anggaran yang digelontorkan mencapai 1,6 M, waw itu bukan nominal yang kecil. Kebijakan tersebut jelas menghantam benak rakyat, mencabik – cabik hati rakyat, tidak salah kalau rakyat geram akan kelakuan para wakilnya yang nyleneh dan keras kepala. Padahal jelas – jelas bahwa institusi yang sifatnya vertikal segala sesuatunya dibiayai oleh istitusi pusatnya ( dianggarkan dalam APBN), sosokan baik hati tapi bukan pada tempatnya.

Penulis sempat membaca di media, bahwa pengadaan mobdin muspida yang dilakukan oleh Pemkot hanya sebagai bentuk apresiasi dan untuk membangun kemitraan, lucu. Penulis langsung mengkrenyutkan dahi, tersenyum sinis saat membacanya. Menurut penulis itu alasan yang konyol , tidak rasional. Sudah merupakan keharusan bagi seluruh institusi yang sifatnya vertikal sekalipun untuk bersinergi dengan pemerintah daerah, tanpa adanya embel – embel tertentu. Emang kemitraan yang baik harus dengan ‘meminjamkan’ mobil?

“Pembahasan APBD-P 2014 tak pernah ada pembahasannya sedikit pun mengenai mobil dinas muspida plus” Ujar Andi Riyanto Lie SE kepada Radar Cirebon (13 september 2014). Pemkot mengatakan bahwa pengadaan mobil dinas muspida sudah sesuai dengan mekanisme, karena masuk dalam dokumen pelaksana anggaran (DPA), dengan alibi bahwa peralihan dari Bus Pemkot sudah disampaikan kepada pimpinan dewan dan disepakati. Edi Suripno pun yang waktu itu selaku Wakil Ketua mengakui bahwa hal tersebut berdasarkan kesepakatan, artinya pengadaan mobil dinas untuk muspida tidak dibuat berdasarkan aturan yang jelas dan DPA tidak sesuai APBD-P 2014.

Pemkot dan DPRD Kota mengakui ada perubahan pada mata anggaran untuk Mobdin, sayang sekali itu dilakukan secara sepihak dan tanpa ada dasar hukum yang jelas, artinya ada indikasi kongkalikong di sana. Lagi – lagi, kita mendengar istilah “Pinjam Pakai” – istilah yang membosankan – dengan alibi untuk menjalin kemitraan. Padahal berdasarkan Peraturan Pemerintah no 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dalam pasal 23 ayat 1 menjelaskan “Pinjam Pakai barang milik Negara/Daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah”.

Janjimu Pelan – Pelan Akan Menelanmu

Lirik lagu yang penulis jadikan subjudul diatas sangat pantas untuk kita teriakan, bahkan menggunakan pengeras suara sekali pun, kita songsongkan kepada mereka yang duduk manis di gedung bekas penjajah itu, mereka yang sedang bertengger melipat kedua tangan di depan dadanya, mirip sekali tingkah laku para pendahulunya. Geram, betapa tidak penulis masih ingat betul janji Wali kota dan Wakilnya yang tidak akan membeli mobil dinas baru, tetapi malah sekarang bagi – bagi mobil dinas, bahkan untuk istitusi yang tidak ada kewajiban sedikit pun. Duite sapa ikuh?

Uang yang ditarik dari keringat dan kerja keras rakyatnya malah dihambur – hamburkan. Tolak ukur kemewahan wakil rakyat ada pada pemikirannya, bukan pada jenis mobilnya?  Seharusnya ‘orang tua’ yang duduk di kursi kekuasaan tersebut lebih paham bahwa penyelenggaraan pemerintah dalam konteks demokrasi harus bersifat transparan, efektif, dan efisin.

Kenyataannya, publik untuk mengakses informasi saja susahnya minta ampun. Contoh, untuk meminta copyan APBD saja harus pake acara demonstrasi terlebih dahulu, kan aneh padahal itu merupakan hak dan dilindungi UU (UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik), ada UU yang mengatur tapi cuman jadi pajangan tidak diimplementasikan.

Dilihat dari segi efisiensi, menurut Paul Samuelson 98, “Fungsi pemerintahan dalam bidang ekonomi (khusunya pengelolaan anggaran) harus bersifat efisien, stabilitas, dan keadilan”. Kebijakan tersebut merupakan bentuk dari efisiensi anggaran kah? Sangat kontras sekali dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat kota Cirebon. Jargon RAMAH yang dicetuskan benar – benar hanya jargon, slogan belaka. Kebijakan tersebut menggangu stabilitas, dan tidak adil di mata masyarakat. Akan tetapi masih saja bersi kukuh mempertahankan, watak beton kah?

Anggaran yang digunakan itu kan dari rakyat, seharusnya diperuntukan dan lebih di prioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat. Coba tengok, apakah kondisi sosial kota Cirebon entah itu dibidang ekonomi, kesehatan, infrastruktur dan pendidikan sudah memadai. Dari segi lingkungan, apakah kota Cirebon sudah memiliki lingkungan yang sehat, bersih dan HIJAU seperti jargonnya ? kalau itu semua belum terjawab, lantas kenapa anggaran dibuang begitu saja. Sekali lagi penulis bertanya, iku duite sapa?

Penulis yakin para pemangku jabatan kekuasaan itu masih mau dibilang manusia, tentunya memiliki hati nurani, tidak anti terhadap otokritik. Seorang pemimpin bagi rakyatnya tentu lebih khatam dengan slogan “Membiasakan Kebenaran bukan Membenarkan Kebiasaan”. Pertanyaannya, apakah kebijakan tersebut merupakan bentuk dari membiasakan kebenaran atau sebaliknya?

Satuhal yang ingin penulis teriakan kepada mereka yang berwatak beton.
KEMBALIKAN UANG RAKYAT PADA TEMPATNYA, bukannya wakil rakyat ada untuk mengelola, memenuhi dan mengutamakan Kepentingan rakyat? Cuci mukalah biar terlihat segar!